Industri Biodiesel Indonesia

    Program biodiesel Indonesia diluncurkan pada 2006, melalui Perpres 5/2006 (sudah dicabut dengan terbitnya PP 79/2014), sebagai langkah untuk mengurangi tingkat pengeluaran nasional untuk impor bahan bakar diesel yang menjadi sasaran peningkatan pasar global untuk minyak mentah. Program ini, yang dikoordinasikan oleh tim khusus untuk pengembangan biofuel, bertujuan untuk mengambil keuntungan dari industri minyak sawit besar Indonesia untuk menyediakan bahan baku untuk memproduksi biodiesel di dalam negeri. Program biodiesel juga mendukung inisiatif pemerintah untuk meningkatkan bauran energi terbarukan nasional menjadi 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional. Program ini dianggap sebagai peluang untuk memperkuat sektor hilir lokal dari industri kelapa sawit dengan memperluas produksi produk akhir.[1]

    Sekilas Mengenal Biofuel (bahan bakar nabati)

    Bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu biodiesel, bioetanol, dan minyak nabati murni. Biodiesel yang dimaksud adalah produk Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau Mono Alkyl Ester yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomassa lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bioetanol adalah produk etanol yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomassa lainnya. Sementara itu, minyak nabati murni adalah produk yang dihasilkan dari bahan baku nabati yang diproses secara mekanik dan fermentasi.[2]

    Komoditas yang potensial di Indonesia sebagai bahan baku BBN adalah tebu (bioetanol) dan kelapa sawit (biodiesel). Namun, komoditas tebu sebagai bahan baku bioetanol terus menurun. Saat ini hanya terdapat dua produsen di Indonesia yang memproduksi bioetanol dengan kapasitas produksi 40.000 kl.[3] Sedangkan pada sisi lain, industri kelapa sawit di Indonesia terus berkembang pesat. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap devisa Indonesia. Industri kelapa sawit akhirnya menjadi sebuah industri yang tidak dapat dipungkiri telah memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Baik sebagai industri penopang bahan baku BBN, maupun bahan campuran bagi produk turunan lainnya.

    Kebijakan pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar di Indonesia secara formal dimulai pada tahun 2006, ditandai dengan penerbitan Perpres 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pada peraturan inilah bahan bakar nabati mendapatkan ruang dalam konteks energi nasional. Latar utama pemberlakuan kebijakan ini terkait ketahanan dan kemandirian energi Nasional.[4]

    Ketahanan energi diartikan sebagai ketersediaan akses masyarakat terhadap sumber energi yang murah, sedangkan kemandirian energi diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya energi domestik.[5]

    Latar dari pemanfaatan biodiesel bisa beragam, namun dalam era dimana terdapat isu perubahan iklim sebagai tantangan global, maka latar utama dari pemanfaatan biodiesel adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Biodiesel sebagai bagian dari energi baru dan terbarukan dipandang dapat menjadi solusi bagi emisi sektor transportasi maupun energi pada umumnya.

    Catatan kaki:

    1. A. Azis Kurniawan dkk., Dinamika Hulu Hilir Industri Biodiesel di Indonesia. Jakarta: Koaksi Indonesia, 2018. (kembali)
    A. Azis Kurniawan dkk., Dinamika Hulu Hilir Industri Biodiesel di Indonesia. Jakarta: Koaksi Indonesia, 2018.
    2. Kementerian ESDM, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) Sebagai Bahan Bakar Lain, pasal 1. (kembali)
    Kementerian ESDM, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (BBN) Sebagai Bahan Bakar Lain, pasal 1.
    3. Agus Cahyono Adi dkk, Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2018, Jakarta: Kementrian ESDM, 2018. (kembali)
    Agus Cahyono Adi dkk, Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2018, Jakarta: Kementrian ESDM, 2018.
    4. Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, pasal 1. (kembali)
    Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, pasal 1.
    5. Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pasal 1. (kembali)
    Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pasal 1.